BUP PNS Diupayakan Ditambah 2 Tahun

2010-04-23 23:46:20

2010-04-23  23:46:53

SAMARINDA-Saat ini, Dewan Pengurus Korpri Nasional tengah memperjuangkan penambahan Batas usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS), dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Ini merupakan salah satu program Korpri Nasional.
Penambahan BUP PNS ini juga merupakan upaya efektifitas pemberdayaan PNS. Terutama bagi PNS yang masih produktif dan profesional dalam bidangnya. Sehingga, PNS bersangkutan masih bisa dipertahankan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Diah Anggareni kepada Poskota Kaltim, Jum'at (23/4) usai pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kaltim periode 2009-2014 di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Kaltim Jl Gajah Mada.
"Pertimbangannya, TNI/Polri sudah melaksanakan. Nah, penambahan BUP, sekaligus sebagai upaya efektifitas pemberdayaan PNS. Agar PNS yang masih produktif dan profesionalisasi dalam bidangnya bisa dipertahan. Daripada kita merekrut kembali CPNS. Itu terlalu banyak," kata Diah Anggareni.
Selain itu, kata Diah, kini Korpri masuk di kedinasan. Jadi, sepatutnya penambahan BUP dapat diperjuangkan. Apalagi, harapan hidup terus mengalami peningkatan. Karena itu, tidak ada salahnya batasan usia pensiun PNS ditambah 2 tahun.
"Penambahan BUP PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun sudah kita usulkan Februari lalu kepada DPR-RI. Mudah-mudahan, usulan itu cepat direspon. Sehingga implementasi dilapangan semakin cepat," ujarnya.
Alasan penambahan BUP PNS, menurut Diah, karena masa usia 50 tahun keatas. produktivitas PNS semakin meningkat. Ini berdasarkan hasil evaluasi. Disamping itu, harapan hidup orang Indonesia mengalami peningkatan hingga 72 tahun. Kemudian, upaya efesiensi, karena banyak PNS yang masih mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Dengan begitu, tidak perlu lagi melakukan perekrutan.
"Dampak penambahan BUP PNS ini, maka upaya rekrutmen akan berkurang di masing-masing daerah. Dan juga ada efesiensi keuangan negara," tandasnya.
Menurut Diah, Korpri dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 82 tahun 1971. Jumlah anggota Korpri telah mencapai 4,5 juta. Dan anggotanya tersebar di seluruh kelembagaan pemerintah. Mulai tingkat pusat hingga daerah. Dan, korpri mempunyai kedudukan strategis sebagai motor penggerak roda pemerintahan. Terutama sebagai fungsi birokrat profesional karier, guna melaksanakan kebijakan politik negara.
"Sebagai organisasi, Korpri merupakan wadah pegawai Republik Indonesia. Mereka diharapkan dapat mempersatukan dan menampung aspirasi segenap pegawai Republik Indonesia, dalam mengemban tugas pokoknya. Baik sebagai abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat," pungkasnya.
PROGRAM HARUS JELAS
Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak menyampaikan bahwa Korpri merupakan tempat berhimpunnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Mereka juga memiliki peran dan tanggung jawab mengarahkan anggotanya menjalankan tugas-tugas pemerintahan, serta memberikan pelayanan. Tetapi Korpri harus mempunyai program yang jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
"Posisi Korpri sebagai organisasi profesi, kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, harus senantiasa berkiprah bersama komponen masyarakat lainnya, untuk secara konsisten memperjuangkan cita-cita bangsa. Korpri, selain tempat menyalurkan aspirasi para anggotanya, juga berperan mendorong anggotanya lebih profesional membangun tata pemerintahan yang baik," terang Awang Faroek Ishak di acara pengukuhan Ketua dan Pengurus Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Kaltim Jum'at (23/4) di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Kaltim.
Seiring penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, maka kata dia, setiap anggota Korpri dituntut berpikir secara nasional. Ini diperlukan, agar anggota Korpri tidak terkotak-kotak berdasarkan kepentingan sesaat, kedaerahan, kesukuan, aliran ideologi atau alat politik. Karena itu, peningkatan semangat korps akan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.
"Dalam upaya melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan penuh tanggung jawab, saya minta kepada seluruh jajaran Korpri untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Seluruh fungsi pemerintahan harus mengacu prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggung jawabkan. Janganlah sekali-kali melanggar hukum dan sumpah jabatan. Patuhilah sumpah jabatan dan panca prasetya Korpri," tandasnya. mar

Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim


New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2453 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...